SEPUTAR DINAS

VISI dan MISI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKULU SELATAN

VISI
TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS PROGRAM SIAK MENUJU MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2021

MISI
MEWUJUDKAN UPDATE DATA BASE KEPENDUDUKAN YANG AKURAT MELALUI PELAYANAN MENGGUNAKAN SIAK SECARA ONLINE.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BERBUDAYA YANG MENGGUNAKAN PROGRAM SIAK
MEWUJUDKAN PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA TERTIB DAN TERPADU
MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN STELSEL AKTIF BERUPA PELAYANAN

 

PERDA CAPIL 2018

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No. ,2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan
Tertib Administrasi, kependudukan.

BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang professional, memenuhi        standar Teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, untuk mewujudkan pencapaian standar pelayanan minimal, menuju pelayan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, pasal 79 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Pertaturan Daerah tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tertib Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomo 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9)
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
20. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam Database Kependudukan Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
21. Pindah datang penduduk adalah perubahan Domisili untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke Domisili yang baru.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
24. Data Agregat adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
27. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
28. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
30. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sampai dengan wajib KTP-el.
31. Penduduk Non Permanen adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggalnya tetapi berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
32. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a. dokumen kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. perlindungan atas data pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
f. penugasan kepada Kecamatan dan Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf c, Bupati menetapkan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada Peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf d, Bupati mengadakan :
a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
b. kerjasama dengan organisasi kemasyaratan;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;dan
d. komunikasi, asistensi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan dengan stelsel aktif kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Kecamatan, Desa, Dukuh dan RT.
(2) Tata Cara Pelayanan administrasi kependudukan di Desa yang dilaksanakan oleh Petugas Registrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f Bupati memberikan penugasan pada Kecamatan dan Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Bupati menyajikan Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 12

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga
Instansi Pelaksana

Pasal 13

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 14

(1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
a. mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan kependudukan dan peristiwa penting;
c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat di pertanggung jawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 17

(1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
a. KK baru karena pindah datang, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
c. KK penggantian karena hilang/rusak, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
d. KTP-el untuk pertama kali, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
e. KTP-el karena hilang/rusak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
f. KTP-el karena perubahan data, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
g. Surat Keterangan Pindah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
h. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas, paling lambat 5 (lima) hari kerja;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja;
m. Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
n. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
o. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
p. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Dan Luar Daerah

Pasal 20

(1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
(5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.
(6) Setiap penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di Daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai denda administrasi sebesar 0 (Nol rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 21

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin
Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3) Orang Asing sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.
(5) Setiap Penduduk orang asing yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai denda administrasi sebesar Rp.0 (Nol rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 22

(1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar
Negeri.
(3) Setiap penduduk WNI yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administrasi sebesar Rp.0 (nol rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen pendudukan.

Pasal 23

(1) WNI yang pindah datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
(3) Setiap penduduk WNI yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administrasi sebesar Rp.0 (nol rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 24

(1) Orang asing pemilik izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat 2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
(5) Setiap Penduduk orang asing yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administrasi sebesar 0 (Nol rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 25

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP-el.
(3) Setiap Penduduk orang asing yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administrasi sebesar Rp.0 (Nol rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.
(4)

Paragraf 6

Orang asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas

dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 26

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
(2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
(3) Setiap Penduduk orang asing yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administrasi sebesar Rp.0 (Nol rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.
Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penduduk Non Permanen

Pasal 28

(1) Penduduk Non Permanen yang bertempat tinggal di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan, wajib memberitahukan keberadaannya kepada Ketua rukun tetangga atau dukuh setempat, dan didata dalam Database Kependudukan.
(2) Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata berdasarkan KTP-el dan mencantumkan tempat tinggal luar domisilinya.
(3) Pemilik dan/atau pengelola rumah/asrama/rumah susun wajib memberitahukan keberadaan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada minggu pertama kepada Pemerintah Desa.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh petugas registrasi desa kepada Instansi Pelaksana secara berjenjang.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penduduk non permanen diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Ketentuan dalam memberitahukan keberadaan penduduk non permanen kepada ketua rukun tetangga, atau dukuh setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mengabaikan ketentuan wajib lapor yang telah diatur oleh masing-masing rukun tetangga atau dukuh.

Bagian Kelima

Kartu Indentitas Anak

Pasal 30

(1) Anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan wajib KTP-el harus memiliki KIA.
(2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana.
(3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan anak berhak mendapatkan KTP-el, atau bila ada perubahan data.
(4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menertibkan Administrasi Kependudukan dan insentif anak.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA dan insentif anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 32

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi :
a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan/atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian;
bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4) Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Instansi Pelaksana yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
(5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
(6) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base Kependudukan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Dokumen Kependudukan

Pasal 33

(1) Dokumen Kependudukan meliputi :
a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP-el;
d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
e. Akta Pencatatan Sipil.
(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
g. Surat Keterangan Kelahiran;
h. Surat Keterangan Lahir Mati;
i. Surat Keterangan Kematian;
j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Desa.

Pasal 34

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 35

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat domisili dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 36

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 37

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(5) Setiap penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
(6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
(7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam database kependudukan.

Pasal 38

(1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.
(3) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah) untuk penduduk WNI dan sebesar Rp 0 (Nol rupiah) untuk penduduk Orang Asing.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 39

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 40

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(3) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(7) Masa berlakunya KTP-el sebagai berikut :
a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana secara berjenjang melalui Lurah Desa.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk dan penerbitan KTP-el pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
(3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 42

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 43

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 44

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
(2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
a. jenis peristiwa penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
d. nama dan identitas pelapor;
e. tempat dan tanggal peristiwa;
f. nama dan identitas saksi;
g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 45

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. Kutipan akta kelahiran;
b. Kutipan akta kematian;
c. Kutipan akta perkawinan;
d. Kutipan akta perceraian;
e. Kutipan akta pengakuan anak; dan
f. Kutipan akta pengesahan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
a. jenis peristiwa penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 46

(1) Instansi Pelaksana berkewajiban melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
a. penduduk korban bencana alam;
b. penduduk korban bencana sosial; dan
c. orang terlantar.
(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB V

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Data

Pasal 47

Data Perseorangan dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 48

(1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses

Paragraf 1

Lingkup Pemanfaatan Data

Pasal 49

(1) Lingkup Pemanfaatan oleh pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
(2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan data kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Instansi Pelaksana.

Pasal 51

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada pengguna data, meliputi :
a. Perangkat Daerah Kabupaten; dan
b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 52

(1) Hak akses terhadap data dan dokumen kependudukan diberikan oleh kementerian dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi persyaratan
(2) Bupati mendelegasikan izin hak akses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri kepada petugas Instansi Pelaksana.
(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan petugas dan tata cara pemberian izin hak akses diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 53

(1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan Akta pencatatan sipil serta membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Petugas Registrasi membantu Lurah Desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Sipil

Pasal 55

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran di tempat Penduduk berdomisili.
(2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp 0 (Nol rupiah) bagi WNA, pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 56

(1) Pencatatan kelahiran bagi seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.
(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 57

(1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Kelahiran.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam data base kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 58

(1) Anak penduduk WNI atau orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
(2) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 59

(1) Kelahiran dalam keadaan mati wajib dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan surat keterangan lahir mati.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kelahiran dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp. 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 60

(1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
(3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana paling lambat akhir bulan setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(6) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNA, pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 61

(1) Pencatatan perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama dan tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama dan/atau Penghayat Kepercayaan dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.
(2) Perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 62

(1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNA, pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 63

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan akta perkawinan.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 64

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNA, pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 65

(1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perceraian.
(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp 0 (nol rupiah) bagi WNA, pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 66

(1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 67

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Kutipan Akta Kematian.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan ole Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
(6) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

(1) Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 69

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat domisili pemohon.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi Rp. 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
(4) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 71

(1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan kepada Instansi Pelaksana.
(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
(4) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pengesahan anak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp. 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 72

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan
Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
(4) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

Pasal 73

(1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
(2) Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

Pasal 74

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Menteri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pembatalan Akta

Pasal 75

(1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
(2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Data Base Kependudukan.

Bagian Keempatbelas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 76

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelimabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 77

(1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
(2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil, dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
(3) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar Rp. 0 (nol rupiah), pada saat yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 78

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP-el dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

BAB VIII

PENGADAAN DAN PENGISIAN BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 79

(1) Pengadaan blangko selain blangko KTP-el dilakukan oleh Instansi

Pelaksana dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Instansi Pelaksana yang membutuhkan blangko dokumen kependudukan harus mengajukan nomor registrasi blangko dari Kementerian Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 80

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP-el, SKTT, Register Akta

Pencatatan Sipil, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 81

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 82

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
a. database kependudukan;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

c. sumber daya manusia;

d. pemegang hak akses;

e. lokasi database;
f. pengelolaan database;

g. pemeliharaan database;
h. pengamanan database;
i. pengawasan database; dan

j. data cadangan (back up data) dan pusat data pengganti (disaster recovery centre).

Pasal 83

(1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data;

(2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi
Pelaksana.

Pasal 84

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual.
(2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 85

(1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari

Petugas Registrasi Desa ke Kecamatan diketahui Lurah Desa, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL PADA INSTANSI

PELAKSANA

Pasal 86

(1) Pejabat struktural pada Instansi Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
(2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat(1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan, di kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB XIII

KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN KAHAR

Pasal 88

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
(2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

Selain oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayata (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (2) dan/atau Pasal 73 ayat (1) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 92

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 93

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 95

Setiap pejabat dan petugas pada Desa, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 98

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dan Pasal 95 pejabat yang bersangkutan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

(1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dokumen kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor … Tahun …. tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun ….. Nomor ….) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal Oktober 2018

PLT. BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI, MM

Diundangkan di Bengkulu Selatan
pada tanggal Oktober 2018

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

Drs. H. Yulian Fauzi, MAP
Nip, 196207061982011003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR…….

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

PROVINSI BENGKULU : (…./2018)